Selamat Datang di Website Resmi Kabupaten Nias Barat

picture

Informasi Mengenai Kabupaten Nias Barat -  Anda dapat memperoleh informasi terbaru mengenai Kabupaten Nias Barat melalui website ini

picture

Perekonomian Masyarakat Kabupaten Nias Barat -  Kemajuan-kemajuan yang telah di capai oleh Kabupaten Nias Barat dari segi Sosial Ekonomi

picture

Pengaduan Masyarakat -  Anda memiliki pengaduan kepada pemerintah kabupaten Nias Barat ? Silahkan kirimkan pengaduan anda disini

Login Email

username

password


pengisian username lengkap dengan domain misalnya info@niasbaratkab.go.id

Statistik Pengunjung

IP anda adalah:
54.166.188.64

Pengunjung Ke:
153,756,096

Home » Pemerintahan » Peraturan Daerah » Perda Nomor 11 Tahun 2012

Perda Nomor 11 Tahun 2012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 11                                                                       SERI : D

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2012

 

TENTANG

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

KABUPATEN NIAS BARAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI NIAS BARAT,

 

Menimbang :      a.   bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b.   bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah menjadi dasar penyusunan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

c.   bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat ;

d.   bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

 

Mengingat   :      1.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4844);

3.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4.   Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);

5.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9).

 

Dengan Persetujuan Bersama :

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

 

dan

 

BUPATI NIAS BARAT

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan  :     PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Kabupaten Nias Barat;

2.     Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias Barat dan perangkat daerah kabupaten Nias Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Barat;

3.     Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4.     Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5.     Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negera Kesaturan Republik Indonesia;

6.     Bupati adalah Bupati Nias Barat;

7.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat DPRD;

8.     Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembga Teknis Daerah dan Kecamatan;

9.     Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat selanjutnya disingkat Setdakab;

10. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat disingkat dengan Sekdakab;

11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias Barat disingkat dengan Setwan;

12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat dengan Sekwan;

13. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat;

14. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat;

15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Nias Barat;

16. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat yang berbentuk Badan maupun Kantor sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah Kabupaten;

17. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;

18. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;

19. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur Pelaksana Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan, yang selanjutnya disingkat UPTD

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

22. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

23. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural;

 

BAB II

PEMBENTUKAN

 

Pasal 2

 

Dengan Peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari :

1.     Dinas Pendidikan;

2.     Dinas Kesehatan;

3.     Dinas Pekerjaan Umum;

4.     Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5.     Dinas Pendapatan;

6.     Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

7.     Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

8.     Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;

9.     Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

10. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;

11. Dinas Kelautan dan Perikanan.

 

BAB III

DINAS-DINAS DAERAH

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 3

 

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

 

Pasal 4

 

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

 

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

a.  perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.  penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.   pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 6

 

Pada setiap Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di wilayah kecamatan.

 

BAB IV

DINAS PENDIDIKAN

 

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 7

 

Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

 

Pasal 8

 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Operasional Pendidikan, Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, kebudayaan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

 

Pasal 9

 

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

a.  perumusan kebijakan tekni